EKONOMI KESEJAHTERAAN

Salah satu tolak ukur mengukur keberhasilan ekonomi sebuah Negara adalah dari kesejahteraan material yang dicapai. Sedangkan salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu masyarakat dilihat dari angka pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi merupakan besaran yang diukur dari kenaikan besarannya pendapatan nasional (produksi nasional) pada periode tertentu dari pendapatan nasional pada periode sebelumnya. Pernyataan ini dilihat dari perspektif yang lebih luas (makro). Paradigma ekonomi kesejahteraan rakyat memang sangat perlu diperdebatkan oleh siapa saja terutama pejabat yang bertugas memikirkan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Upaya-upaya ke arah itu selama ini dianggap cukup memadai melalui peningkatan kemakmuran rakyat (pembangunan ekonomi) atau melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang hasilnya memang sejauh ini masih belum menggembirakan. Terbukti bahwa berbagai upaya dan program ini banyak yang tidak berhasil terutama karena dilaksanakan dalam kerangka sistem ekonomi pasar bebas yang kapitalistik liberal, yang tidak peduli pada “nasib” rakyat kecil dan membiarkan terjadinya persaingan liberal antara konglomerat dan ekonomi rakyat. Inilah masalah besar sistem perekonomian yang kini berjalan di Indonesia. Masalah besar ini, tidak terlepas dari adanya kelemahan ekonomi mikro dan kelemahan ekonomi makro dalam pengukuran dan pencapaian kesejahteraan.

1.      Kelemahan Ekonomi Mikro

Dalam pengukuran dan pencapaian kesejahteraan, ekonomi mikro tidak menganalisis tentang peristiwa-peristiwa ekonomi secara keseluruhan (nasional) dalam suatu perekonomian. Bagaimana kesejahteraan bisa tercapai jika variabel analisis seperti konsumsi agregat, pendapatan nasional, masalah kesempatan kerja (pengangguran), perubahan harga (inflasi/deflasi), dan neraca pembayaran internasional suatu perekonomian tidak menjadi unit analisis yang dicarikan solusinya secara komprehensif terlebih lagi dalam sistem ekonomi mikro ini, peranan pemerintah masih kurang.

2.      Kelemahan Ekonomi Makro

Ekonomi makro dalam mengukur dan mencapai kesejahteraan memiliki beberapa kelemahan diantaranya masalah-masalah siklus bisnis (inflasi dan pengangguran yang tinggi), pertumbuhan ekonomi yang lamban. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dalam ekonomi kerakyatan, yang bukan menjadi faktor analisis dalam ekonomi makro yakni; ekonomi makro tidak memperhatikan bagaimana perubahan permintaan akan barang publik, perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, juga perubahan dari kombinasi faktor prodiksi yang digunakan dalam proses produksi, bagaimana perubahan kualitas barang publik, serta perubahan harga-harga faktor-faktor produksi. Selain itu juga, makro ekonomi tidak mengamati harga dan kuantitas pada setiap pasar dan bagaimana variabel-variabel ini bereaksi terhadap berbagai kejutan yang menimpa pasar-pasar tersebut.

3.      Ekonomi Kelembagaan

Pemikiran ekonomi kelembagaan menolak sebagian asumsi ajaran ekonomi klasik/ neoklasik dan menganggapnya tidak realistis seperti tidak adanya biaaya transaksi (zero transaction cost) dan rasionalitas instrumental (instrumental rationality). Ekonomi klasik yang mengasumsikan bahwa semua manusia adalah rasional dan bekerja berdasarkan insentif ekonomi ternyata dalam prakteknya banyak faktor-faktor social, ekonomi dan politik yang mempengaruhi individu dalam keputusan ekonominya. Pada titik ini ekonomi kelembagaan hadir dan menyatakan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tata letak antar pelaku ekonomi (teori ekonomi politik), desain aturan main (teori ekonomi biaya transaksi), norma dan keyakinan suatu individu/komunitas (teori modal sosial), insentif untuk melakukan kolaborasi (teori tindakan kolektif), model kesepakatan yang dibuat (teori kontrak), pilihan atas kepemilikan asset fisik maupun non-fisik (teori hak kepemilikan) dan sebagainya. Intinya, selalu ada insentif bagi individu untuk berprilaku menyimpang sehingga sistem ekonomi tidak bisa dibiarkan hanya dipandu oleh pasar.  

Ekonomi kelembagaan mempelajari dan berusaha memahami peranan kelembagaan dalam sistem dan organisasi ekonomi atau sistem terkait yang lebih luas. Kelembagaan yang dipelajari biasanya bertumbuh spontan seiring perjalanan waktu atau kelembagaan yang sengaja dibuat oleh manusia. Peranan kelembagaan bersifat strategis karena ternyata ada dan berfungsi disegala bidang kehidupan.

4.      Etika Ekonomi

Jika ilmu ekonomi modern cenderung memisahkan ajaran efisiensi dari ajaran etika yaitu ajaran benar-salah, atau ajaran adil-tidak adil, maka ekonomika etik (ethical economics) memaksakan penyatuan keduanya sebagaimana diteliti mendalam oleh Max Weber.

Para teoritisi ekonomi seperti Lewis, Bouilding dan juga yang lain termasuk Weber yang banyak membahas ekonomi dari sudut sosiologi, ketika berbicara mengenai agama, adat-istiadat atau sistem nilai suatu masyarakat bisanya mengajukan pertanyaan apakah sistem nilai, agama, atau adat istiadat tersebut di atas bisa menunjang proses perkembangan ekonomi. Tanda perkembangan ekonomi, secara sederhana adalah pertumbuhan hasil yang menyebabkan bertambahnya ragam pilihan dalam barang dan jasa atau perbaikan dalam kondisi material. Tanda ini, dengan berkembangnya pemikiran tentang pembangunan, bisa ditambah dengan yang lain, atau lebih rinci, seperti terkikisnya kemiskinan masal, perubahan komposisi bahan masukan dan keluaran atau hasil yang terjadi bersamaan dengan bergesernya struktur produksi yang menjauhi pertanian menuju kepada industri dan jasa, meluasnya kesempatan kerja kesemua lapisan dan golongan masyarakat dan pertisipasi yang mencangkup masyarakat yang makin luas dalam pembuatan keputusan mengenai arah perkembangan ekonomi yang menuju kepada kesejahteraan yang lebih tinggi.