NEGARA DAN GLOBALISASI

(KRITIKAL REVIEW BUKU Phillip J. Cooper (1998): PublicAdministration for the Twenty-First Century: Harcourt Brace & Company)

Berurusan dengan Komunitas Global dari Perspektif Perbandingan

Meskipun semua fakta-fakta kehidupan masyarakat global administratif adalah benar, masih banyak kompleksitas yang membuat hidup di dunia yang komparatif dan internasional. Untuk satu hal  kita semakin harus berurusan tidak hanya dengan struktur internasional, tetapi juga dengan meningkatnya ekspektasi global dan pentingnya terus realitas regional Lembaga Internasional. Sama seperti kehidupan dalam administrasi publik Amerika telah menjadi lebih kompleks berdasarkan banyak orang dan sumber daya yang harus dibawa bersama-sama untuk mendapatkan kebijakan diimplementasikan dan beroperasi, begitu juga lintas-nasional dan pertukaran internasional melibatkan banyak pemain. Itu terjadi ketika negara-negara berkembang atau transisi yang terlibat. PBB, Bank Dunia, dan Dana Moneter internasional yang penting bagi banyak kegiatan administrasi publik.

PBB baru-baru ini merayakan ulang tahun kelimapuluh nya. Hal ini sesuai saat ini bahwa PBB telah tersihir resolusi tentang pentingnya administrasi publik dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Memang, melanjutkan sesi Majelis Umum pada musim semi tahun 1996 sebagai agenda utama. Sekelompok pakar administrasi publik dari seluruh dunia diadakan di PBB pada musim panas tahun 1995 untuk membuat rekomendasi kepada Majelis Umum untuk meningkatkan administrasi publik secara global.

Selain upaya luas pada pengembangan administrasi, PBB telah mensponsori konferensi dan kegiatan pelatihan di seluruh dunia di daerah tersebut, seperti administrasi pembangunan berkelanjutan, privatisasi, desentralisasi, administrasi program sosial. Selain itu, program khusus yang ditawarkan oleh organisasi kebijakan-spesifik seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Food Agriculture Organization (FAO), dan United Nations Environment Program (UNEP). Beberapa konferensi global utama, seperti tahun 1992 KTT Bumi di Rio de Janeiro dan 1995 KTT Sosial di Kopenhagen, menghasilkan kesepakatan yang ambisius. Agenda 21 dan Deklarasi Kopenhagen ditetapkan berbagai komitmen kebijakan oleh lembaga-lembaga nasional dan internasional.

Banyak kegiatan administrasi di negara berkembang dihubungkan dengan proyek yang disponsori oleh United Nations Development Program (UNDP). Organisasi ini memfasilitasi proyek-proyek pembangunan dan memiliki kantor negara di banyak negara di seluruh dunia. Proyek-proyek termasuk program yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas di berbagai bidang program, meskipun secara tradisional fokus utama cenderung berada di desain kebijakan dari pada administrasi. Sebagai organisasi pendanaan, UNDP memainkan peranan penting dalam berbagai kegiatan, dari pembangunan institusi untuk menyediakan dukungan untuk desain program.

Bank Dunia merupakan lembaga dana penting bagi proyek-proyek internasional. Bank telah sampai saat ini cenderung untuk membiayai proyek-proyek besar, seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan sejenisnya. Namun, menanggapi kritik yang relatif kasar, menekankan pada kegiatan perusahaan lingkungan, pendidikan, dan skala kecil. Bank terus menerima kritik dengan alasan bahwa belum cukup syarat terbuka memberikan informasi kepada orang-orang terpengaruh oleh pinjaman atau dalam menawarkan mereka kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam keputusan penting.

Dana Moneter internasional dimana terletak pada kenyataan bahwa dalam memberikan dukungan (yang sering mengambil bentuk apa yang disebut sebagai "penyesuaian struktural" dari utang negara), IMF telah mengenakan berbagai kondisi yang menyertai bantuan. Argumen menjalankan bahwa perubahan seperti deregulasi dan privatisasi penting untuk memastikan bahwa perekonomian suatu negara akan cukup sehat untuk menjadi resiko keuangan yang baik. Namun, banyak kritikus telah membaca ini sebagai cara untuk negara-negara miskin mengadopsi program ideologis sebagai salah satu maksudkan untuk memastikan pembangunan yang efektif. Di antara hal lain, keengganan IMF untuk mempertimbangkan konsekuensi sosial dalam negeri dari perubahan ini telah membawa reaksi yang cukup. Perhatian internasional tentang tekanan ini telah intens. Lebih dari seratus negara berkomitmen untuk mengambil posisi pada subjek.

Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa ketika program penyesuaian struktural yang sepakat untuk mereka termasuk tujuan-tujuan pembangunan sosial, khususnya dalam memberantas kemiskinan, mempromosikan pekerjaan penuh dan produktif, dan meningkatkan integrasi sosial. Namun demikian, tuntutan pemberi pinjaman internasional telah menyebabkan perubahan kelembagaan dan proses yang signifikan dalam target pemerintah. Salah satu kesulitan yang muncul dari tekanan internasional untuk perubahan internasional adalah bahwa hal itu mungkin menghasilkan ketidakcocokan antara budaya politik dan sosial negara dan apa yang dituntut dari lembaga eksternal. Antara lain ini, memaksa bangsa untuk mendapatkan perawatan ekonomi budaya tradisional, perlindungan lingkungan, atau pengaturan sosial kooperatif dalam mendukung struktur kebijakan yang berbasis uang, pena, ada bahaya yang sangat nyata bahwa administrator publik akan beroperasi program dan sistem yang bertentangan dengan infrastruktur budaya dasar negara mereka mencoba untuk memerintah. Permasalahan ini menjadi sangat berat di Amerika Latin, tetapi juga dalam bagian dari Afrika.

Harapan Global

Ada setiap alasan untuk percaya bahwa administrator yang telah melihat diri mereka sebagai fungsionaris lokal semakin ketat akan datang ke dalam kontak dengan rekan-rekan mereka di negara-negara lain dan lembaga-lembaga internasional yang memainkan peran penting dalam pemerintahan global. Salah satu alasan untuk itu adalah meningkatnya set harapan global. Karena ada kesadaran keterkaitan konsekuensi kebijakan, berbagai bangsa menuntut kesempatan untuk memiliki pertimbangan internasional tujuan dan cara pencapaian mereka.

Ada beberapa contoh kontemporer yang mungkin akan mempengaruhi administrator di semua tingkat pemerintahan. Deklarasi Kopenhagen tahun 1995, juga dikenal sebagai Deklarasi KTT Sosial adalah dokumen komprehensif yang membahas berbagai kebijakan dan metode administrasi mereka di sektor sosial. Selain istilah umum, Deklarasi untuk sejumlah tindakan yang harus diambil oleh pemerintah dan untuk menindaklanjuti diskusi tentang implementasi. Komisi PBB dalam Pembangunan Sosial diciptakan untuk mengawasi usaha tersebut. Konferensi Kairo tentang isu-isu populasi global dari tahun sebelumnya telah meletakkan dasar bagi rekomendasi yang diadopsi pada pertemuan Kopenhagen. PBB Konferensi Dunia tentang Perempuan, yang diselenggarakan di Beijing pada bulan September 1995, adalah salah satu forum di mana hasil pertemuan Kopenhagen Kairo dan dianggap lebih lanjut.  kurang dikenal baik, tapi yang penting tindak lanjut pertemuan Kopenhagen adalah Konferensi Administrasi Kebijakan Sosial di Stockholm pada bulan Oktober 1995, di mana upaya dilakukan untuk melihat lebih rinci bagaimana struktur dan mengoperasikan kebijakan sosial yang lebih efektif dan dalam hal kebutuhan masa depan. Konferensi Habitat II di Istanbul, secara resmi dikenal sebagai Konferensi PBB tentang Permukiman Manusia, yang diselenggarakan selama bulan Juni 1996, menghasilkan rencana aksi global tertentu yang menarik untuk administrator pemerintah daerah karena berfokus pada pengembangan masyarakat yang berkelanjutan.

Satu set ekspektasi global muncul dari tahun 1992 KTT Bumi di Rio de Janeiro. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah perjanjian terhadap lingkungan, tetapi juga melahirkan Agenda 21, yang merupakan rencana global untuk pembangunan berkelanjutan yang jauh lebih komprehensif bahwa segala sesuatu yang telah datang sebelumnya. Kelembagaan, yang dihasilkan Komisi PBB tentang Pembangunan berkelanjutan dengan komisi mitra di negara masing-masing. Hal ini juga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan pada mekanisme untuk pendanaan proyek-proyek pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, yang dikenal sebagai Fasilitas Lingkungan Global. Antara proses yang luas Agenda 21 dan perjanjian yang lebih spesifik dalam berbagai bidang lingkungan, Amerika Serikat dan negara-negara lain banyak untuk memenuhi perjanjian global. Untuk mendapatkan beberapa rasa ruang lingkup kegiatan ini, satu hanya perlu berkonsultasi dengan pemerintah AS dan listing lingkungan di World Wide Web di Internet. Sedangkan contoh set harapan internasional semakin bertambah, ada satu lagi contoh administrasi publik di semua tingkat pemerintahan, bahkan masyarakat lokal di jantung Amerika Serikat, harus sadar. Ini adalah Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan, yang dikenal dengan singkatan tersebut, GATT. Organisasi Perdagangan Dunia, dibuat oleh GATT, dirancang untuk mengatasi berbagai isu perdagangan, termasuk perselisihan atas ketentuan di dalam negara dan subdivisi mereka yang dianggap dapat menimbulkan hambatan perdagangan. Dengan demikian, sudah ada sejumlah negara mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan terhadap Amerika Serikat yang menyatakan individu dimana hal itu dirasakan bahwa peraturan yang terlalu kuat mencegah distribusi barang-barang produksi luar negeri. Ada juga kekhawatiran dengan kebijakan pembelian lokal dan sejauh mana mereka membentuk hambatan untuk berdagang. Berdasarkan prosedur Organisasi Perdagangan Dunia, negara bagian dan pemerintah daerah tergantung pada pemerintah nasional untuk membela mereka sebelum WTO atau memberikan izin untuk sub unit nasional (negara bagian atau pemerintah daerah) untuk membela diri. Sementara itu tidak ada keraguan bahwa GATT dan perjanjian internasional yang serupa diharapkan untuk membayar dalam meningkatkan peran.

Common Tren Administrasi Publik Perbandingan

Ada berbagai kecenderungan umum dalam administrasi di seluruh negara hari ini, cukup terpisah dari kegiatan regional atau internasional yang besar. Mereka termasuk deregulasi, delayering, desentralisasi, rekayasa ulang, privatisasi, peningkatan akuntabilitas, dan perkembangan teknologi.

DeregulasiKecenderungan internasional terhadap deregulasi dan peningkatan penggunaan mekanisme pasar untuk mencapai tujuan sektor publik. Selain itu, salah satu tema yang paling umum dalam perubahan politik pada dekade terakhir ini telah menjadikan upaya untuk menyingkirkan perintah dan sistem kontrol regulasi. Sebagai ukuran pemerintah, ada realiance tentu yang akan lebih besar pada perangkat kebijakan berbasis pasar. Ada lima elemen penting untuk drive ini. Pertama, peraturan tidak perlu diterapkan kecuali mereka benar-benar diperlukan. Kedua, mereka tidak benar-benar diperlukan jika ada beberapa mekanisme kurang intrusif untuk mendapatkan hasil yang sama. Ketiga, ada alat berorientasi pasar yang mengandalikan pada insentif, informasi, dan pemilihan pasar yang menghindari kebutuhan untuk regulasi. Keempat, jika peraturan dilakukan penting untuk memastikan bahwa dampak potensial dari program mereka adalah hati-hati dianalisis sebelum mereka dikenakan. Akhirnya, jika mereka harus mungkin dan berorientasi pada pendekatan risiko penilaian untuk menentukan berapa banyak tindakan yang benar-benar membutuhkan biaya penegakan diberikan.

Pada saat yang sama yang telah ada permintaan internasional untuk deregulasi, ada juga panggilan keras untuk perawatan kesehatan yang lebih dan lebih baik, kondisi kerja, dan perlindungan lingkungan. Memang, ia telah menjadi sangat jelas bahwa regulasi diperlukan untuk melindungi pasar dari penyalahgunaan oleh para pedagang. Untuk masa depan akan melibatkan penggunaan teknik tradisional dan alternatif peraturan berdasarkan prinsip-prinsip pasar seperti penggunaan insentif, biaya, izin, dan sejenisnya. Bahkan teknik ini, yang tidak mengaku memiliki karakter perintah-dan-kontrol ke mereka, administrator harus memiliki standar terhadap apa yang mengevaluasi aplikasi, teknik penegakan untuk memastikan bahwa ketentuan dalam izin yang dihormati, dan perangkat untuk menangguhkan atau mencabut izin jika standar-standar tersebut dilanggar.

Ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan terpisah dari pertanyaan-pertanyaan dari hubungan antara teknik peraturan yang lebih tua dan alternatif baru. Alat kebijakan berbasis pasar tidak berjalan sendiri. Khusus menggunakan biaya, pajak khusus dan subsidi semuanya memerlukan creationof infrastruktur dan teknik pengoperasian teratur. Perangkat yang membutuhkan harga yang menggabungkan semua biaya, termasuk hal-hal seperti polusi atau dampak sosial, harus dibayar kepada seseorang yang pada gilirannya harus mengambil untuk membersihkan polusi atau menyediakan pelayanan sosial. Pelabelan reuirements yang menginformasikan konsumen, yang mungkin mengambil tempat pilihan pasar menandai masih harus menjamin keakuratan dan ketersediaan semua informasi yang diperlukan dalam bentuk lebih baik agar konsumen dapat mengerti. Program yang didasarkan pada kinerja analisis dampak atau penilaian risiko untuk kegiatan industri yang diusulkan juga harus menyediakan sarana dan resurces bagi organisasi pemerintah untuk mengevaluasi integritas dan substansi penilaian disampaikan.

DesentralisasiDesentralisasi sama populernya dengan deregulasi, namun istilah ini dapat berarti hal yang berbeda bagi orang yang berbeda. Dalam bentuk yang paling penuh, desentralisasi melibatkan untuk implementasi program, tetapi juga kewenangan untuk pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal, atau setidaknya ke tingkat terdekat mungkin untuk mereka yang paling langsung terkena dampak kebijakan tersebut. Dengan demikian, telah lama ada keinginan untuk mendesentralisasikan program pelayanan sosial dari pendidikan, pelayanan kesehatan hingga perumahan-down ke tingkat lokal-pemerintah. Upaya tersebut telah dilakukan di banyak negara berkembang bahkan sebelum desentralisasi menjadi populer di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Itu semua semakin ironis mengingat fakta bahwa Amerika Serikat memiliki struktur federal sementara sebagian besar negara-negara lain yang telah menerapkan berbagai jenis desentralisasi mempekerjakan pemerintah kesatuan.

Di sisi lain, penting untuk melihat secara dekat apa yang dimaksud dengan desentralisasi. Jika semua yang terlibat adalah operasi petugas setempat, sekolah, atau klinik, tanpa delegasi kepada mereka unit wewenang pengambilan keputusan penting, itu tidak benar desentralisasi. Selain itu, di mana tanggung jawab ditransfer ke negara bagian (disebut dengan nama yang berbeda di negara yang berbeda) atau tingkat lokal tanpa sumber daya. Sayangnya, hal itu telah menjadi model yang umum di Amerika Latin dan di Afrika untuk mempertahankan kewenangan pembuatan kebijakan di tingkat nasional dan mengalihkan tanggung jawab jasa pengiriman kepada pemerintah daerah. Negara-negara Skandinavia memiliki tradisi panjang keterlibatan pemerintah penting lokal, tetapi dalam beberapa hal mereka juga menggunakan model di mana pemerintah daerah menjadi kontraktor dibayar untuk menyediakan jenis layanan tertentu. Pemerintah daerah di Finlandia, misalnya, memberikan layanan kepada pengungsi di bawah kontrak dengan pemerintah nasional.

Salah satu tes paling menarik adalah apakah desentralisasi dapat menangani secara serius melibatkan unit subnasional kebijaksanaan anggaran yang signifikan. Telah ada kecenderungan di banyak negara untuk memberikan kewenangan pengeluaran lebih kepada badan-badan individu atau unit pemerintahan dan kemudian untuk meningkatkan tuntutan akuntabilitas dalam hal standar kinerja dan aktual persyaratan akuntansi ditingkatkan. Seperti Naomi Caiden telah menunjukkan, bagaimanapun, percobaan ini adalah relatif baru dan masih harus dilihat bagaimana ketika dalam periode kelangkaan keuangan.

Reengineering
Ketika diskusi tentang restrukturisasi wewenang dan tanggung jawab mengambil tempat dalam organisasi  pada tingkat pemerintahan, mereka umumnya disebut sebagai rekayasa ulang. Reengineering muncul sebagai konsep pilihan setelah terjadi "perampingan, tetapi hanya untuk ukuran sebuah organisasi dan" perampingan "(perampingan, tetapi hanya ke tingkat yang terorganisasi dapat berfungsi secara efektif) terlalu sempit. Reengineering berpendapat untuk pengakuan lengkap organisasi dan upaya berkesinambungan untuk menyempurnakan dalam rangka mencapai kinerja organisasi yang tinggi.

Berdasarkan pada gagasan bahwa apa yang harus ada adalah hasil rekayasa ulang menunjukkan organisasi yang harus dibuat ulang dengan cara yang membuat badan mampu memenuhi misinya. Sebuah organisasi yang terus belajar dari pengalaman dan dapat memenuhi perubahan lingkungan harus beradaptasi tidak hanya dengan cara incremental kecil, tetapi juga harus mampu mentransformasikan dirinya bila diperlukan. Salah satu tren yang paling populer yang terkait dengan rekayasa ulang adalah "delayering" yang mengacu pada upaya untuk membuat menyanjung organisasi dengan menghilangkan lapisan manajemen menengah. Tujuannya, selain untuk mencapai penghematan secara teori, yang seharusnya mengurangi kesulitan komunikasi dan membuat organisasi lebih responsif sebagai lebih efisien.

Namun, delayering adalah salah satu yang paling dipahami dari tren manajemen publik tahun 1990-an. Idenya adalah bahwa apa yang manajer lakukan adalah untuk bekerja pada isu-isu kontrol yang konon bisa dicapai dengan menggunakan sistem komputer yang lebih efektif. Namun, ternyata dalam praktek bahwa ketika para manajer meninggalkan ada fungsi lain yang di transformation. manajer, merencanakan, mengkoordinasikan, dan memastikan akuntabilitas di luar kontrol.

Alternatif lain adalah penggunaan pengaturan konsultasi internal di mana manajer lini individu dengan keahlian khusus diidentifikasi untuk membantu di bagian lain dari organisasi ketika ada kebutuhan. Sisi plus pengaturan itu adalah bahwa, dalam teori setidaknya, manajer lini akan diberdayakan karena mereka datang untuk memainkan peran pengambilan keputusan yang lebih penting dalam organisasi. Dalam prakteknya, bagaimanapun juga berarti lebih sedikit orang menerima tanggung jawab lebih untuk melakukan pekerjaan lebih tanpa sedikit atau tidak ada kompensasi tambahan.

Pengaruh Pemberdayaan Teknologi Tinggi

Banyak dari upaya rekayasa ulang mengasumsikan bahwa teknologi informasi yang rumit menyebabkan manajemen akan membuat transformasi dramatis. Kami berharap tidak hanya komputer yang akan mempercepat komunikasi dan menempatkan teknik pendukung keputusan di ujung jari setiap manajer, tetapi mereka juga akan menyediakan pertukaran yang menghubungkan potongan-potongan organisasi longgar yang kompleks digabungkan bersama-sama. Selain itu penggunaan internal teknologi, meskipun, adalah upaya untuk menghubungkan organisasi dan bahkan membuat organisasi virtual di dunia maya, tempat "di sini" di internet di mana setiap orang di dunia dapat langsung berkomunikasi. Bahkan, pertanyaannya adalah bukan hanya bagaimana organisasi akan dapat membuat kita torrent informasi yang dapat diperoleh di internet, tetapi juga bagaimana organisasi tersebut akan diubah oleh proses tersebut.

Meskipun banyak orang yang menggunakan banyak media telekomunikasi dan banyak juga orang di negara maju yang mempunyai computer. Namun banyak juga orang yang menggunakan hanya untuk mengolah kata. Banyak juga sumber daya organisasi yang didedikasikan untuk membeli perangkat lunak serta perawatan tapi banyak karyawan yang haya sedikit mau untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi pelatihan computer agar menjadi organisasi yang lebih efektif dan efisien

Masalah-masalah ini ada pada sumber daya organisasi canggih baik di negara maju. Situasi ini jauh lebih buruk di negara-negara berkembang. Sejarah administrasi publik kaya dengan contoh-contoh dari apa yang terjadi ketika upaya-upaya yang dibuat untuk transfer teknologi ke negara berkembang ketika mereka tidak baik disesuaikan dengan situasi. Reengineering mengasumsikan lebih dari kehadiran komputer pribadi beberapa di sejumlah kantor dalam pelayanan. Hal ini membutuhkan sistem yang kompleks dari perangkat keras yang kompatibel dan perangkat lunak serta disesuaikan komunikasi sistem yang sama sekali tidak ada di banyak negara berkembang. Di luar teknologi itu sendiri, ada implikasi penting untuk pola perilaku dalam organisasi yang mengalir dari pengenalan teknologi tinggi ke tempat kerja. Dibutuhkan banyak upaya untuk membuat teknologi itu, merupakan bagian integral dari operasi organisasi sehari-hari. Dan jika salah satu melengkapi dan mengubah budaya sebuah instansi untuk memenuhi standar teknologi tinggi, masih ada pertanyaan tentang komunikasi dan koordinasi dengan bagian lain dari pemerintah bahwa tidak mungkin telah mencapai tingkat kemajuan. Bahkan di negara maju pada pergantian abad masih banyak kantor yang tidak memiliki sistem mudah diakses e-mail atau mengakses siap ke World Wide Web internet.

Tidak ada keraguan bahwa teknologi tinggi dan harus menjadi bagian penting dari manajemen dalam dunia modern, tetapi itu berbahaya hanya untuk berasumsi terlalu banyak tentang bagaimana teknologi yang dapat dibawa ke dalam organisasi. Hal ini penting karena untuk mempelajari bagaimana teknologi yang akan digunakan oleh organisasi, tetapi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana hal itu akan mengubah mereka.

PrivatisasiSalah satu tren yang paling banyak dibahas dalam manajemen publik kontemporer adalah privatisasi. Sebenarnya, istilah ini sering digunakan untuk pengiriman kontrak jasa, tetapi seringkali tidak ada privatisasi benar karena dasar wewenang dan tanggung jawab untuk pengiriman layanan dipertahankan oleh sektor publik. Tentu saja, yang dikontrak pemerintah di jantung pemerintah menciptakan kembali movement. Menariknya, privatisasi telah digunakan di negara berkembang selama bertahun-tahun dan hanya di negara maju. Meskipun demikian, administrasi publik masih memiliki banyak belajar tentang cara mengoperasikan pemerintah dengan kontrak, terutama dalam kontrak untuk layanan. Ini adalah daerah di mana Amerika Serikat bisa belajar dari pengalaman negara-negara Skandinavia. Banyak perhatian telah dibayarkan pada pemerintah banyak tawaran proses untuk mencegah korupsi dalam pemberian kontrak. Namun, perhatian lebih kompleks tantangan administrasi kontrak yang sebenarnya.
Itu berarti, antara lain, bahwa untuk merekrut dan melatih para manajer publik dengan kemampuan negosiasi yang kuat. Mereka juga harus dididik dalam keterampilan administrasi kontrak, yang di banyak negara berbeda di sektor publik daripada di bisnis swasta. Untuk departemen yang tidak mampu merekrut orang baru, kebutuhan akan membutuhkan upaya pelatihan kembali besar.

Kontrak telah populer karena beberapa alasan, termasuk fakta bahwa adalah untuk menjaga ukuran pelayanan publik kecil. Hal ini juga dianggap bahwa akan ada peningkatan fleksibilitas yang berasal dari administrasi melalui kesepakatan bukan oleh birokrasi publik diatur oleh sistem yang kompleks dari aturan. Di sisi lain, kontrak menetapkan aturan yang diterima oleh pihak kontraktor. Mereka hanya mengikat, dan mungkin hanya sebagai menghambat sebagai peraturan administrasi. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang memberikan layanan kepada negara-negara berkembang membutuhkan bahwa sengketa diselesaikan di pengadilan di negara asal perusahaan di bawah hukum kontrak yurisdiksi itu. Dari sudut perusahaan melihat, masalahnya adalah bahwa mereka hanya tidak siap untuk menyerahkan diri kepada belas kasihan dari pengadilan yang tidak dapat dianggap sepenuhnya netral. Dari perspektif pelayanan kontraktor di sana merupakan jenis baru masalah.

Di sisi lain, kontrak menawarkan kesempatan untuk membina kerja di sektor swasta, organisasi jasa terutama dasar yang mempekerjakan orang dengan pendidikan yang terbatas dan keterampilan dan membawa mereka ke dalam ekonomi formal sebagai pembayar pajak warga negara yang berpartisipasi. Pendekatan ini juga berarti bahwa di mana ada pesaing pasar, kementerian dapat mengambil keuntungan dari efisiensi yang bisa diperoleh dengan kekuatan pasar. Kontrak juga menyediakan mekanisme untuk bekerja lebih efektif dengan organisasi nonpemerintah internasional bahwa membawa pengalaman dan keahlian untuk masalah kompleks di dasar sementara daripada dengan mendirikan badan lebih atau kurang permanen.

Ada banyak alasan untuk percaya bahwa privatisasi akan terus menjadi kekuatan penting dalam manajemen publik di seluruh dunia. Akan tetapi, bukan obat mujarab tapi alat. Seperti semua alat, dapat berpotensi berbahaya jika tidak digunakan dengan benar. Khusus, mekanisme akuntabilitas harus dibangun dan dipertahankan jika pemerintah kontrak adalah menjadi hamba kepentingan umum daripada bahaya di atasnya.

Akuntabilitas
Untuk negara-negara maju, upaya untuk memastikan bahwa para pejabat publik terpilih tetap akuntabel telah menjadi pusat perhatian administrasi publik untuk lebih dari satu abad. Ada dua set penting dari isu-isu yang berkaitan dengan akuntabilitas dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, mekanisme akuntabilitas telah berubah. Sampai baru-baru ini, negara-negara dengan tradisi parlemen, terutama yang menggunakan model Westminster disebut ditemukan di Inggris dan negara-negara dalam lingkup pengaruhnya, telah menerapkan sistem yang dikenal sebagai tanggung jawab menteri. Dalam pendekatan itu, menteri secara individual bertanggung jawab atas kinerja menteri mereka, dan secara kolektif bertanggung jawab, di bawah kepemimpinan perdana menteri, atas tindakan mereka government. pegawai Karir publik harus ditangani dengan dalam pelayanan. Menteri bertanggung jawab untuk menjawab di lantai Parlemen untuk masalah dalam badan mereka dan mengundurkan diri jika maladministrasi yang cukup serius. Dalam prakteknya mereka tidak mengundurkan diri tetapi diharapkan untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan untuk memperbaiki masalah dan memastikan bahwa tidak terjadi lagi. Idenya adalah tidak begitu banyak untuk menanggapi klaim individu oleh warga terluka yang menegaskan jenis hak hukum tetapi memiliki akuntabilitas politik. Bentuknya yang berbeda di negara-negara parlementer lainnya, tetapi kecenderungan untuk menekankan akuntabilitas politik melalui menteri telah umum.

Kedua, negara-negara berkembang sebagian besar telah diabaikan dalam diskusi internasional akuntabilitas. Ada kecenderungan untuk mengabaikan masalah akuntabilitas di negara-negara berkembang, tampaknya pada teori yang mana negara-negara memiliki sejarah panjang kolonial, militer, pemerintahan otoriter ada sedikit alasan untuk berbicara akuntabilitas administratif sebagaimana konsep yang telah dipahami secara tradisional. Di beberapa negara berkembang, pengadilan tidak tradisional tempat-tempat yang dirugikan oleh tindakan pemerintah bisa mendapatkan ganti rugi, dan sistem politik belum peduli dengan dukungan massa yang harus dipertahankan dengan memperhatikan akuntabilitas. Namun, ada bukti yang berkembang bahwa warga negara-negara berkembang menuntut akuntabilitas. Sejarah baru-baru ini Afrika Selatan, Haiti, Mexico, brazil, Venezuela dan beberapa negara yang baru Independen Eropa Timur menunjukkan upaya untuk memaksa akuntabilitas, bahkan pada tingkat tertinggi pemerintahan. Untuk tingkat bahwa mereka menuntut bertemu dengan pendengar simpatik yang juga perjanjian mitra dari negara yang terlibat, ada juga harapan internasional akuntabilitas, meskipun masih banyak yang harus dilakukan sebelum itu akan jelas apa bentuk pertanggungjawaban yang akan membawa perubahan.

Ketiga, ada standar kinerja, semacam input / output model efisiensi, dengan penekanan pada keluaran dan hasil. Fokusnya, memang, yang paling sering hasil yang terukur. Pengukuran hasil ini dinilai alih oleh aturan atau oleh otoritas hirarkis. Akhirnya ada suatu pendekatan yang menekankan kepuasan klien. Hal ini mengasumsikan bahwa jika pelanggan menerima tingkat yang memadai pelayanan berkualitas dengan harga yang baik, maka akuntabilitas dicapai. Pendekatan ini pandangan warga negara atau subjek sebagai konsumen atau pelanggan. Salah satu variasi pada model ini adalah pilihan perspektif pasar ditandai oleh program voucher. Sekali lagi, asumsi pengetahuan tentang pasar dan persaingan diterapkan. Jika pilihan diberikan, konsumen akan memilih layanan yang lebih baik. Mereka organisasi yang menang pelanggan, apakah mereka merupakan lembaga publik maupun swasta, akan makmur berdasarkan kinerja mereka.

Ada sejumlah kesulitan dengan pendekatan ini, termasuk premis yang mengasumsikan bahwa kebijakan publik harus berfungsi sebagai operasional fee-for-service. kebijakan pembangunan sosial, misalnya, tidak diciptakan oleh pemerintah sebagai program fee-for-service. Memang kebanyakan dari mereka pelanggan yang dianggap miskin dan tidak dapat membayar pajak yang cukup untuk mulai untuk membiayai biaya layanan. Ini adalah salah satu hal untuk merancang program untuk mengobati klien dari pelayanan sosial baik tetapi memastikan bahwa struktur dua lapis yang ada  pelayanan sosial yang diperkuat. Akhirnya, ada fakta bahwa pendekatan berbasis pasar gagal untuk membedakan antara klien dan konstituen. Kebijakan mempengaruhi banyak warga yang bukan klien utama ditargetkan untuk layanan. Ministries memiliki kewajiban untuk mengatasi masalah akuntabilitas baik untuk nasabah dan untuk itu konstituen yang lebih luas.

Critical

Sejak dikembangkanya kesepakatan internasional di amerika serikat dengan dan berdirinya Bank Dunia, IMF, WTO sebenarnya memudahkan munculnya perusahaan asing untuk melakukan perdangan di berbagai negara. Pada konteks itulah sesungguhnya integritas ekonomi nasional telah menuju pada konteks Globalisasi. Kebijakan-kebijakan tersebut telah dimasuki oleh kepentingan kepentingan dari perusahaan multinasional dan mempengaruhi kebijakan nasional.

Menurut Mansur fakih dalam bukunya runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi mengatakan Kegiatan perusahaan multinasional berfahaman melakukan pada akumulasi modal di negara perusahaan multinasional berdiri lalu melakukan ekspansi keluar negri dengan cara melakukan pembentukan IMF, WTO, Bank Dunia dan selanjutnya melakukan eksploitasi ke negara-negara berkembang dengan cara pemasukan barang, privatisasi, ataupun mengeksploitasi hasil tambang, dan desentralisasi dari pemerinah pusat ke daerah. Upaya untuk melakukan reformasi administrasi negara ini sangat diperlukan oleh perusahaan transnasional utuk melakukan internasionalisasi produksi. Kebijakan reformasi administrasi ini akan merugikan masyarakat miskin petani, neayan, pedagang seta masyarakat adat terutama dalam perebutan sumber daya alam.

Rehabilitasi ekonomi pasca Perang Dunia II (1936-1945) telah menghasilkan dijalankannya Marshall Plans (1947) untuk membangkitkan lagi perekonomian dunia akibat malaise global yang terjadi. Salah satu point implementasinya adalah dengan berdirinya bank-bank internasional yang mengumpukan dana untuk pemulihan ekonomi saat itu. Sebagaimana yang diramalkan, perekonomian negara-negara Eropah akhirnya dapat pulih dan stabil kembali. Negara-negara Eropah adalah negara-negara subyek kolonialisme paruh pertama abad ke-20. Setelah ekonomi negara-negara maju ini berangsur-angsur pullih, pola bentuan ekonomi yang diorganisir oleh Bank Dunia (The World Bank) ini akhirnya diterapkan untuk negara-negara dunia ketiga. Tiap tahun Bank Dunia dan bagian-bagian regionalnya seperti ADB (Asian Development Bank), African Development Bank, dan lain-lain memberikan pinjaman lunak kepada negara-negara dunia ketiga sekitar 45 trilyun dolar AS. Bank-bank inilah yang biasa disebut sebagai Bank Pembangunan Multilateral. Dan MNC bermain melalui bank-bank besar ini.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program di Bank Dunia dan IMF ini, maka program globalisasi, mengambil bentuk sebagai berikut:

1. Paket kebijakan Structural Adjustment (Penyesuaian Struktural), terdiri dari komponen-komponen: (a) Liberalisasi impor dan pelaksanaan aliran uang yang bebas; (b) Devaluasi; (c) Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga public utilities, dan penekanan untuk tidak menaikkan upah dan gaji.

2. Paket kebijakan deregulasi, yaitu: (a) intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan karena dianggap telah mendistorsi pasar; (b) privatisasi yang seluas-luasnya dalam ekonomi sehingga mencakup bidang-bidang yang selama ini dikuasai negara; (c) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk penghapusan segala jenis proteksi; (d) memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan longgar.

3. Paket kebijakan yang direkomendasikan kepada beberapa negara Asia dalam menghadapi krisis ekonomi akibat anjloknya nilai tukar mata uang terhadap dollar AS, yang merupakan gabungan dua paket di atas ditambah tuntutan-tuntutan spesifik disana-sini.

            

Ada dua strategi yang dipakai MNCs untuk masuk ke Negara yang akan dituju. Pertama, MNCs dapat menggunakan strategi yang dipakai layaknya kekuatan politik, yaitu ancaman. Jika sederetan syarat yang diajukan tidak dipenuhi, maka MNCs dapat mengancam akan ke luar dan memindahkan perusahaannya ditempat manapun.

Strategi kedua adalah dengan cara korupsi. MNC s mengirimkan uang suap kepada pejabat pemerintah agar meloloskan permintaan mereka. Hal inilah menjadi factor pemicu yang disebut “korupsi global”. Satu buku yang diterbitkan Transaparency International (TI), Global Corruption Report 2004, mengungkapkan data yang mengejutkan tentang korupsi oleh penanam modal asing. Dalam survey yang pernah dilakukan di 50 Perusahaan di Inggris,Jerman, Belanda, AS, Hong Kong, dan Singapura ditemukan bahwa suap menyuap sering terjadi. Banyak perusahaan local kalah bersaing sebab suap yang dilakukan oleh penanam modal asing. Perusahaan di Hong Kong dan Singapura merupakan korban yang paling menderita, masing-masing 60 dan 64 persen perusahaan kalah bersaing.  Dalam konteks Indonesia peran korporasi memang tak bisa dilepaskan, apalagi sejak disahkannya UU Penanaman Modal Asing 1967 yang secara langsung memberikan keleluasaan penuh kepada perusahaan multinasional untuk beroperasi di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya izin eksplorasi penambangan emas oleh Freeport Mc Morran Inc. di Papua. Kondisi ini semakin didukung oleh sikap pemerintah Orde Baru yang terbuka terhadap kepentingan-kepentingan modal asing apalagi dengan disahkannya pembaharuan UU penanaman Modal Asing no.25 tahun 2007 yang memberikan Hak Guna  Usaha selama 90 tahun kepada pihak asing. PT Free Port Indonesia adalah salah satu perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. PT Free Port Indonesia ini bergerak dalm bidang pertambangan yang ada di Profinsi Papua. Perusahaan ini bergerak dalam pertambangan emas, dalam kesehariannya pereusahaan ini belum bisa melakukan CSR dengan benar. Tentu hal ini bukan rahasia lagi. Industri tentu akan menghasilkan limbah yang pasti merugikan masyarakat. Namun untuk negara-negara dunia ketiga dengan berbagai plasma nutfah yang perlu dilindungi tentunya memberikan pola perusakan lingkungan yang berbeda. Tabel dibawah menunjukkan bagaimana PT Freeport Indonesia merusak lingkungan yang cenderung masih primer di kawasan timur nusantara.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari berbagai uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya kehadiran MNCs memang membawa sejumlah aspek positif bagi berkembangnya sebuah perekonomian Negara berkembang khususnya Indonesia, ditandai dengan era industrialisasi lewat harapan meningkatnya Pendapatan Nasional. Namun, ternyata yang terjadi lebih banyak akumulasi serta sentralisasi modal di tangan MNCs, kenyataan tersebut diperparah dengan sikap pemerintah sebagai institusi pendukung masuknya MNCs. Dengan begitu, saya merekomendasikan beberapa saran antara lain:

a.          Nasionalisasi asset-aset asing dengan prakondisi terlebih dahulu pada aspek kepemimpinan nasional serta mentalitas bangsa. Supaya, laba atau keuntungan yang diperoleh pada MNCs bisa dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

b.   Meninjau ulang kembali kontrak antara pemerintah dengan pihak MNCs, agar pengelolaan/manajerial bisa diserahkan kepada pemerintah.

c.         Menggagas kembali konsep CSR (Corporate Social Responsibility), sebab secara praktik konsep ini hanya menguntungkan MNCs yang ditandai pembagian laba sosial diserahkan kepada perusahaan sedangkan masyarakat tidak dilibatkan.